SMARTCITY - Beranda

15 Jan 2020

3,553,670

Jumlah Penduduk
15 Jan 2020

1,185,387

Jumlah Data Keluarga
16 Jan 2020

2,447,397

Jumlah Wajib KTP-el
16 Jan 2020

1,208,490

Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun

1,084,568

Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun

Statistik Pengunjung Puskesmas

27 Jan 2020

0

Jumlah Pengunjung PerHari
27 Jan 2020

158.857

Jumlah Pengunjung Per Bulan
27 Jan 2020

158.774

Jumlah Pengunjung Per Tahun

Pengumuman Terkini

2020-01-24 08:32:49 Jambore, Cara Ubah Stigma Ormas Kabupaten Bandung
    Ditengah ramainya konflik antar Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di berbagai daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) mencari terobosan untuk merubah kembali stigma ormas di masyarakat.   “Akhir – akhir ini kami disibukkan terkait isu konflik ormas yang terjadi di beberapa daerah di Jabar (Jawa Barat), termasuk di Kabupaten Bandung. Karena inilah, stigma ormas di mata masyarakat semakin negatif. Kami mencar...........

Media Promosi

News Update

Beach
Ditengah ramainya konflik antar Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di berbagai daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) mencari terobosan untuk merubah kembali stigma ormas di masyarakat.   “Akhir – akhir ini kami disibukkan terkait isu konflik ormas yang terjadi di beberapa daerah di Jabar (Jawa Barat), termasuk di Kabupaten Bandung. Karena inilah, stigma ormas di mata masyarakat semakin negatif. Kami mencari terobosan untuk menyamakan kembali persepsi tujuan pendirian ormas di Kabupaten Bandung sesuai amanat Undang – Undang No 17 tahun 2013 tentang Ormas, salah satunya melalui kegiatan Jambore Ormas,” ungkap Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bandung H. Iman Irianto Sudjana seusai menghadiri Peresmian Bedah Rumah di Cikarees Baleendah, Selasa (22/1/2020).   Dalam Jambore tersebut, Iman memaparkan, 27 ormas di Kabupaten Bandung dikumpulkan untuk mengikuti bela negara.   “Tanpa atribut ormas masing – masing, mereka semua dikumpulkan dalam satu tempat selama 3 – 5 hari dengan pendidikan semacam outbound dan pengenalan bela negara. Intinya kami ingin ada komunikasi di antara mereka. Dengan begitu, barulah akan terbangun kebersamaan dan persamaan tujuan diantara semua ormas,” papar Iman.   Setelah mengikuti Jambore, lanjutnya, para alumni diberikan kesempatan untuk menyampaikan ide dan program yang berdampak positif bagi masyarakat serta lingkungan sekitar, seperti perbaikan Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) di Cikarees baleendah yang dilakukan Forum Ormas Baleendah.   “Ketika mereka menyampaikan ide terkait bedah rumah, kami selaku pemerintah daerah mendukung dan memfasilitasi dengan berkoordinasi bersama PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) untuk membantu renovasi. Alhamdulillah kami mendapat bantuan sebesar 14 juta. Namun jika melihat  RAB (Rencana Anggaran Biaya), untuk merenovasi dan merehab satu rumah memerlukan biaya sekitar 28 juta. Untuk menutupi kekurangannya, mereka secara swadaya iuran dan terjun langsung bahu membahu renovasi rumah tersebut,” lanjutnya.   Ia juga berharap, kegiatan yang dilakukan Forum Ormas Baleendah dapat menjadi percontohan bagi ormas lainnya.   Sementara untuk memberdayakan anggota ormas dalam aspek pendidikan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) untuk melaksanakan kegiatan kejar paket A, B dan C secara gratis. Mengingat, masih banyak anggota ormas yang putus sekolah.   “Selain itu, kami juga bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan. Mereka diberikan pelatihan mengelas yang diselenggarakan di BLK (Balai Latihan Kerja),” jelas Kepala Kesbangpol.   Pada kesempatan tersebut juga, ia mengimbau seluruh ormas untuk ikut menjaga kondusifitas wilayah Kabupaten Bandung.   “Selaku pembina ormas, Pak Bupati sudah meminta kepada seluruh anggota untuk ikut menjaga kondusifitas, khususnya menjelang Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah). Hal ini juga telah dilakukan Forum Ormas Beleendah, bersama kapolsek serta danramil mereka melakukan patroli ke wilayah – wilayah,” pungkasnya.       Sumber : Protokol dan Komunikasi Pimpinan         Ditengah ramainya konflik antar Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di berbagai daerah, Pemerint
Selengkapnya
Beach
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia (RI) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, telah dan dalam proses merampungkan beberapa proyek pengendalian banjir Bandung.   Kepala BBWS Citarum (BBWSC) Bob Arthur Lombogia menyebutkan, beberapa proyek yang telah rampung, antara lain Embung Gede Bage, Kolam Retensi Cieunteung dan Terowongan Nanjung.   Embung Gede Bage yang dikerjakan pada tahun 2017-2018, memiliki luas 7,2 hektar (ha) dan mampu menampung air hingga 270.000 meter kubik (m3). Kolam Retensi Cieunteung memiliki luas 4,75 ha dan mampu menampung hingga 190.000 m3 air, diselesaikan dalam waktu sekitar tiga tahun (2015-2018).   Akhir tahun 2019, kedua Terowongan Nanjung telah difungsikan. Kanal kembar dengan panjang masing-masing 230 meter itu, terang Kepala BBWS Citarum, dapat meningkatkan kapasitas sungai dengan volume 669 m3/detik.   "Terowongan yang dikerjakan mulai November 2017 sampai Desember 2019 ini, mampu mengurangi lama dan luas genangan di daerah Dayeuhkolot, Baleendah dan Bojongsoang. Kurang lebih mengurangi seluas 700 ha genangan, dan diperkirakan sebanyak 14.000 kepala keluarga terbebas dari banjir," terang Bob Arthur.   Jika dibandingkan, lanjutnya, akumulasi curah hujan pada November 2017 berada pada angka 332 mm. Sedangkan pada Desember 2019 berada di 434 mm atau lebih tinggi. "Namun menurut pantauan kami di beberapa titik, terjadi perubahan surut air yang cukup signifikan," tambah Bob.   Ia meyakini, perubahan tersebut merupakan dampak beberapa proyek infrastruktur, terutama berfungsinya kanal kembar di Nanjung Kecamatan Margaasih. "Terowongan Nanjung ini satu sistem dengan normalisasi upstream Citarum, Embung Gedebage, Kolam Retensi Cieunteung dan terakhir Floodway Cisangkuy yang masih dalam progres," tuturnya pula.   Sementara itu di Rumah Jabatannya di Soreang, Bupati Bandung H. Dadang M. Naser mengatakan, berbagai program dalam mengatasi banjir sudah dilakukan pihaknya bersama berbagai elemen.    "Selain Cieunteung, kolam retensi di Kecamatan Pacet dan Cileunyi telah rampung. Rencana ke depan yaitu pembangunan Situ Pangkalan di daerah Kamojang Kecamatan Ibun, kolam retensi di Soreang dan embung di Perumahan Bumi Cibiru, direncanakan luasnya lima hektar," ucap Bupati Dadang Naser di Soreang, Minggu (19/1/2020).   Pihaknya juga terus mengkampanyekan kesadaran masyarakat, terutama terkait pengelolaan sampah dan limbah industri, pola tanam perkebunan dengan perhutani, juga penegasan hukum lingkungan.   "Bersama TNI, kami bahu membahu menertibkan industri yang masih nakal. Pemahaman pola tanam berwawasan lingkungan, terutama di area pegunungan juga terus kami kuatkan. Jika semua pihak paham dan memiliki kesadaran terhadap tanggungjawab menjaga lingkungan, tentunya sedikit demi sedikit banjir dan sampah bisa diatasi," tegas Dadang Naser.   Wakil Bupati (Wabup) Bandung H. Gun Gun Gunawan mengatakan, Bandung Selatan yang memiliki historis banjir sejak masa pemerintahan Bupati Bandung Wira Angun-angun, kini mulai membaik.   "Beberapa tahun ke belakang saat hujan deras, banjir menggenangi beberapa area di Dayeuhkolot, Baleendah dan Bojongsoang hingga berhari-hari. Sekarang saat malam hujan deras, banjir masih terjadi di wilayah tersebut. Namun alhamdulillah, siang hari besoknya sudah surut," ucap Wabup Gun Gun saat mengikuti Rapat Evaluasi dan Rencana Teknis Preventif Kawasan Jawa Barat di Ruang Rapat Papandayan Gedung Sate Kota Bandung, Kamis (16/1/2020) lalu.   Sampai saat ini lanjut wabup, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung terus melakukan rekayasa sosial. "Selain rekayasa sosial, kami memandang rekayasa teknis harus terus dikuatkan pada sisi koordinasi antar wilayah," pungkas Gun Gun.     Sumber: Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia (RI) melalui Balai Besar W
Selengkapnya
Beach
Jelang Pemilihan Bupati (Pilbup) Bandung pada 23 September mendatang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung terus gencarkan sosialisasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal tersebut dilaksanakan sebagai langkah preventif dalam penanggulangan pelanggaran yang dilakukan ASN.   “Kami sebagai lembaga pemerintahan akan terus mengingatkan, jangan sampai ASN melanggar aturan pelaksanaan Pilbup 2020,” jelas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bandung H. Ruli Hadiana saat menghadiri Ngawangkong Bari Ngopi di Taman Uncal Soreang, Jumat (17/1/2020).   Beberapa hal yang dianggap pelanggaran menurut Ruli diantaranya, mengunggah foto bersama pasangan calon (paslon) di media sosial, berfoto dengan simbol tangan, menyukai serta mengomentari postingan berkonten politik.   “ASN harus netral, tidak boleh memihak dan berpihak pada salah satu kelompok, tidak diskriminatif, steril dan tidak terpengaruh dari kepentingan kelompok, apalagi memberi dukungan dalam bentuk fasilitasi tertentu untuk kebutuhan kelompok,” tegasnya.   Akan tetapi, jika terdapat ASN yang hendak mencalonkan pada pilbup 2020, dirinya mengimbau agar mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.   “Seorang ASN boleh saja mencalonkan, namun terdapat prosedur yang harus dipenuhi. Apabila ditemukan pelanggaran, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) akan langsung menindaklanjuti kepada Komisi ASN (KASN),” imbau Ruli.   Sementara Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Januar Solehudin mengungkapkan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan KASN dalam melaksanakan pengawasan terhadap netralitas ASN.   “Bawaslu tidak berwenang memberikan sanksi terhadap ASN yang tidak netral. Apabila terdapat pelanggaran, kami akan serahkan langsung kepada KASN melalui bawaslu provinsi,” ungkap Januar.   Selain itu, pihaknya juga telah membentuk lembaga ad hoc di 31 Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam).   “Saat ini kami tinggal menunggu instruksi dari bawaslu pusat melalui bawaslu provinsi terkait pembentukan PPL (Pengawas Pemilu Lapangan). Karena sudah menjadi tugas dan kewajiban bawaslu untuk mengawasi pembentukan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) yang dilaksanakan KPU (Komisi Pemilihan Umum),” paparnya.   Hal senada diungkapkan ketua KPU Kabupaten Bandung Agus Baroya, ia menjelaskan, dari tanggal 18 – 24 Januari 2020 pihaknya akan membentuk PPK. Pada kesempatan tersebut, dirinya juga berharap seluruh masyarakat Kabupaten Bandung dapat berpartisipasi dalam pembentukan PPK.   “Untuk PPS (Panitia Pemungutan Suara) akan dilaksanakan pada Februari – Maret mendatang atau  setelah terbentuknya PPK,” imbuhnya.   Sementara untuk bakal calon (balon) bupati dan wakil bupati, ia mengungkapkan belum ada yang mendaftar secara resmi.   “Urutannya, balon merapat ke KPU dan menyampaikan keinginannya, setelah itu mereka memberikan mandat kepada operator yang berhak mendapat akun untuk membuka Silon (Sistem Informasi Pencalonan). Sebelumnya mereka akan kami berikan pelatihan untuk menginput dokumen dukungan,” pungkas Agus.     Sumber : Protokol dan Komunikasi Pempinan Jelang Pemilihan Bupati (Pilbup) Bandung pada 23 September mendatang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Selengkapnya
Beach
Pemerintah pusat berencana melakukan perampingan birokrasi di struktur pemerintahan pusat dan daerah. Wacana tersebut kembali dibahas dalam Rapat Koordinasi Penyederhanaan Birokrasi yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) se-Indonesia di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (16/01/2020).   Saat menghadiri kegiatan itu, Sekda Kabupaten Bandung Drs. Teddy Kusdiana, M.Si mengungkapkan penyederhanaan birokrasi merupakan mandat presiden yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) Republik Indonesia.   Sekda menjelaskan penyederhanaan itu bertujuan untuk membentuk birokrasi yang lebih dinamis, agile, dan profesional dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. "Akselerasi pemetaan jabatan yang akan dialihkan yakni dari administrator dan jabatan pelaksana ke fungsional," jelas sekda.   Teddy Kusdiana menambahkan rakor tersebut masih membahas penyamaan persepsi mengenai akselerasi penyederhanaan birokrasi.   "Seluruh sekda kabupaten, kota dan provinsi se-Indonesia dikumpulkan oleh KEMENPAN-RB dalam rangka menyamakan persepsi barangkali ada masukan-masukan dari daerah untuk penyederhanaan birokrasi di kabupaten kota juga provinsi yang ada di Indonesia,"ujar Teddy.   Lebih jauh Teddy memaparkan akselerasi penyederhanaan birokrasi itu sendiri akan melalui beberapa tahapan. Pertama, identifikasi jabatan administrasi pada unit kerja. Kedua, pemetaan jabatan dan pejabat administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi, dan ketiga, pemetaan jabatan fungsional yang bisa ditempati oleh pejabat yang terdampak penyederhanaan birokrasi.   Namun, menurut Teddy berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan oleh para sekda, provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota se Indonesia, di dapatkan satu data valid bahwa tidak semua jabatan administrasi bisa dipindahkan ke jabatan fungsional.   "Jadi tidak semua jabatan administrasi bisa dipindahkan atau disetarakan kepada jabatan fungsional karena mengingat kita adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat,"tegasnya.   Namun dirinya menyampaikan jika pihaknya akan segera menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang baru jika hal tersebut sudah diberlakukan. Menurutnya, Pemda dalam penyelenggaraan pemerintahan mengikuti regulasi PP pusat.   "Manakala PP-nya sudah berlaku maka kita akan dengan sendirinya segera menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang baru itu. Untuk Kabupaten Bandung *seperti itu."* Tambahnya.   Lebih lanjut,  mengenai penyederhanaan itu kata Teddy merujuk pada aturan KEMENPAN-RB. Penyederhanan birokrasi memangkas level eselon menjadi 2 (dua) level eselon, serta mengganti Jabatan Administrator (eselon III) dan Pengawas (Eselon IV) dengan Jabatan Fungsional (JF) yang menghargai keahlian dan kompetensi.   Pada rakor itu, kata Teddy dibahas juga mengenai Surat Edaran (SE) Nomor 384, 390 dan 391 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi yang ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, Walikota dan Bupati serta seluruh instansi pusat dan daerah.   "Langkah strategis tersebut dimulai dengan mengidentifikasi unit kerja eselon III, IV, dan V yang dapat disederhanakan dan dialihkan jabatan strukturalnya sesuai peta jabatan di masing-masing instansi,"ucapnya   Sementara jabatan yang tidak terdampak penyederhanaan, imbuhnya adalah yang memiliki tugas dan fungsi sebagai Kepala Satuan Kerja dengan kewenangan penggunaan anggaran atau pengguna barang/jasa.   "Jabatan lain yang tidak bisa dialihkan adalah memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan otoritas, legalisasi, pengesahan, persetujuan dokumen, atau kewenangan kewilayahan. Juga kriteria dan syarat lain yang bersifat khusus berdasarkan usulan masing-masing kementerian/lembaga kepada Menteri PANRB,” pungkasnya.     Sumber: Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan   Pemerintah pusat berencana melakukan perampingan birokrasi di struktur pemerintahan pusat dan daerah
Selengkapnya