SMARTCITY - Beranda

15 Jan 2020

3,553,670

Jumlah Penduduk
15 Jan 2020

1,185,387

Jumlah Data Keluarga
16 Jan 2020

2,447,397

Jumlah Wajib KTP-el
16 Jan 2020

1,208,490

Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun

1,084,568

Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun

Statistik Pengunjung Puskesmas

5 Agt 2020

4.081

Jumlah Pengunjung PerHari
5 Agt 2020

16.280

Jumlah Pengunjung Per Bulan
5 Agt 2020

974.221

Jumlah Pengunjung Per Tahun

Pengumuman Terkini

2020-07-30 13:57:17 Ciptakan Keluarga Keren, Dengan Delapan Fungsi Keluarga
    Delapan fungsi keluarga dipandang Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Bandung Hj. Kurnia Agustina Dadang M. Naser bisa menciptakan keluarga yang keren. "Saya mengajak seluruh keluarga di Kabupaten Bandung untuk bisa memahami dan menjalankan delapan fungsi keluarga ini. Antara lain fungsi agama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi, dan fungsi pelestarian lingkungan. Jika semua fungsi ini dijalankan, bisa menciptakan keluarga yang keren,&...........

Media Promosi

News Update

Beach
Delapan fungsi keluarga dipandang Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Bandung Hj. Kurnia Agustina Dadang M. Naser bisa menciptakan keluarga yang keren. "Saya mengajak seluruh keluarga di Kabupaten Bandung untuk bisa memahami dan menjalankan delapan fungsi keluarga ini. Antara lain fungsi agama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi, dan fungsi pelestarian lingkungan. Jika semua fungsi ini dijalankan, bisa menciptakan keluarga yang keren," ucapnya saat menjadi pengisi materi Webinar Series 4.0 Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Jabar di Rumah Jabatan Bupati Bandung di Soreang, Rabu (29/7/2020). Keren disini menurut istri Bupati Bandung Dadang Naser tersebut adalah, keluarga yang tidak meninggalkan karakteristik pola asuh yang baik dan benar. Jika sebuah keluarga memiliki pola asuh yang baik, maka akan tercipta Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas pula. "Keluarga keren adalah keluarga yang mampu berdaya dan mampu mengatur atau merencanakan kehidupannya, dalam upaya menghasilkan masa depan yang baik menuju generasi yang cemerlang,” ungkapnya. Ketika delapan fungsi keluarga ini dijalankan, menurutnya akan membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan keluarga tangguh menuju Kabupaten Bandung yang unggul, berdaya dan berkarakter. Lebih jauh Kurnia mengatakan, keluarga merupakan komponen terpenting dan pondasi dalam membangun karakter suatu bangsa. "Dan ketahanan keluarga ini tidak bisa lepas dari delapan fungsi yang dijalankan. Kalau seluruh keluarga secara sabilulungan menjalankan fungsi ini, maka upaya Pemkab Bandung untuk membentuk SDM yang unggul dan berkualitas akan terwujud," harapnya pula. Guna mempercepat hal tersebut, pihaknya bersama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) terus mensosialisasikan berbagai program, salah satunya program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) melalui Kampung KB. “Kampung KB merupakan garda terdepan dari DP2KBP3A dalam mengedukasi dan mensosialisasikan berbagai program pemerintah, seperti program Bangga Kencana dari pemerintah pusat. Kami berharap, keberadaan Kampung KB ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas,” papar Kurnia. Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bandung ini juga menyebutkan upaya lainnya. Bersama jajarannya, pihaknya melakukan pemberdayaan ketahanan keluarga di bidang pola asuh anak. “Sedangkan untuk pemberdayaan ketahanan keluarga di bidang kesehatan, kami memiliki program posyandu. Di sini masyarakat akan diberikan pendampingan terkait KIA (Kesehatan Ibu dan Anak), KB, gizi, diare dan imunisasi,” imbuhnya. Sementara untuk pemberdayaan ketahanan keluarga di bidang ekonomi, ia bersama sejumlah Perangkat Daerah (PD) menggulirkan program peningkatan usaha ekonomi keluarga. Seperti program usaha Peningkatan Ekonomi Keluarga (UP2K), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Kelompik Wanita Tani (KWT) serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). “Program ini terbangun melalui lintas sektor, melalui dinas terkait masyarakatakan  diberikan pelatihan, pendampingan produk, kemasan dan pendampingan pemasaran,” pungkas Kurnia. Sumber : Bagian Humas dan Komunikasi Pimpinan   Delapan fungsi keluarga dipandang Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Bandung Hj. Kurnia Agustina
Selengkapnya
Beach
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), yang akan diimplementasikan di seluruh daerah provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia, memungkinkan masyarakat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah, program-program pembangunan, sekaligus juga mengevaluasi capaian-capaian pembangunan. Pengimplementasian SIPD itu, seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hal itu diungkapkan Bupati Bandung H. Dadang M. Naser, di sela-sela acara Rapat Koordinasi (Rakor) Implementasi SIPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2020 di Gedung Mohamad Toha Soreang, Rabu (29/7/2020). “SIPD ini menggeser Simda (Sistem Informasi Manajemen Daerah, yang sudah digunakan pemda (pemerintah daerah) dalam dua tahun ini. Karena paying hukumnya sudah ada, maka harus segera dijalankan. SIPD berlaku untuk pembahasan anggaran perubahan 2020 dan juga RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 2021,” ungkap Bupati Dadang Naser didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung H. Teddy Kusdiana. Dadang Naser mengapresiasi seluruh Perangkat Daerah, yang selama kepemimpinannya, bahu membahu melaksanakan masing-masing tugas pokok dan fungsi (tupoksi), dalam rangka pencapaian visi misi Kabupaten Bandung. “Dengan pengimplementasian SIPD ini, saya imbau seluruh perangkat daerah (PD) harus terus meningkatkan kualitas data masing-masing. Agar informasi yang disajikan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, sehingga Kabupaten Bandung dapat mendukung kebijakan Presiden untuk menjadikan Satu Data Indonesia,” harap Dadang Naser. Sekda Teddy Kusdiana menambahkan, SIPD merupakan sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah terintegrasi, yang bertujuan menyediakan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat, menghasilkan layanan informasi berbasis elektronik, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel , efektif dan efisien. “Dengan diselenggarakannya rakor yang digagas Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) ini, diharapkan akan terbangun harmonisasi proses perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bandung,” harapnya. Selain itu imbuhnya, implementasi SIPD penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) 2021, akan berkonsekuensi terhadap tugas dan fungsi yang saat ini melekat di masing-masing PD. “Suatu PD harus siap menerima ketika ada program, kegiatan maupun sub kegiatan yang biasanya dilakukan, beralih kepada PD lainnya,” pungkas Teddy. Sumber: Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan   Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), yang akan diimplementasikan di seluruh daerah provinsi, k
Selengkapnya
Beach
Bupati Bandung Dadang M Naser merasa bangga karena motto pembangunan Kabupaten Bandung, yakni Sabilulungan, yang diemban sejak awal masa kepemimpinannya diimplementasikan dengan baik oleh jajarannya. Salah satunya yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dalam menjalankan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dari pusat.   Adapun program DP2KBP3A yang terintegrasi dengan perangkat daerah (PD) lainnya, salah satunya program Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS). Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan, pendidikan, dan daya beli dalam rangka membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).   “Hampir semua inovasi saling beririsan dan berkesinambungan dengan dinas lainnya. Seperti kegiatan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang berkolaborasi dengan Dinsos (Dinas Sosial), serta pendataan keluarga yang bersinegri dengan Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil),” ungkap bupati saat memberikan arahan pada acara Rakerda Penguatan Bangga Kencana dan Kampung KB di Grand Sunshine Soreang, Senin (27/7/2020).   Ia berharap, jalinan sinergitas tersebut dapat membantu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung dalam meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Mengingat, program yang dimiliki DP2KBP3A menunjang ke dalam tiga indikator penilaian IPM, yakni indikator kesehatan, tingkat pendidikan dan indikator ekonomi.   “Tahun 2019 IPM kita mencapai 72,41 poin, atau lebih tinggi dari rata–rata IPM Jawa Barat bahkan Nasional. Untuk AHH (Angka Harapan Hidup) berada di 73,40 tahun, HLS (Harapan Lama Sekolah) 12,68 tahun dan RLS (Rata–rata Lama Sekolah) 8,79 tahun,” urainya.   Tak lupa, Dadang Naser mengapresiasi pengabdian serta dedikasi yang telah diberikan jajaran DP2KBP3A. “Melalui Bangga Kencana, rekan – rekan di DP2KBP3A berupaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup di lingkungan yang sehat,” ungkap bupati.   Sementara itu, Kepala Dinas DP2KBP3A Kabupaten Bandung Muhamad Hairun menuturkan, sampai saat ini kependudukan masih menjadi permasalahan kompleks bagi pemerintah daerah.   “Kabupaten Bandung memiliki jumlah penduduk mencapai 3,7 juta jiwa, dengan LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk) 1,56 persen di tahun 2000-2017 atau menurun dari tahun 1990-2000 yang mencapai 1,49 persen,” jelasnya.   Menyikapi kondisi itu, pihaknya akan terus berupaya mengendalikan masalah kependudukan dengan memperkuat lini lapangan. Diantaranya dengan sosialisasi dan identifikasi tingkat keberhasilan program Bangga Kencana.   “Melalui berbagai kelompok kegiatan di masyarakat, seperti BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), BKL (Bina Keluarga Lanjut Usia), Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R), Pos dan Kampung KB kami terus berupaya memberikan sosialisasi tentang pentingnya pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana,” imbuh Hairun.   Pada kesempatan yang sama, Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bandung, Kurnia Agustina Dadang Naser mengajak pesarta rakerda untuk terus mensosialisasikan pemenuhan 10 hak anak.   “Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan mengenalkan gerakan Saperak (Sahabat Perlindungan Anak). Dimana orangtua harus mengetahui dimana tempat anak bermain, bersama siapa anak bermain, permainan apa yang dilakukan oleh anak, dan pelibatan ayah dalam pengasuhan anak,” pungkasnya.   Sumber : Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Bupati Bandung Dadang M Naser merasa bangga karena motto pembangunan Kabupaten Bandung, yakni Sabilu
Selengkapnya
Beach
Sebanyak kurang lebih 1.125 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, yang terdiri dari 826 tenaga pendidik, 23 tenaga kesehatan dan 276 tenaga teknis lainnya, memasuki masa pensiun pada tahun 2020. Namun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, menyesuaikan dengan protokol pencegahan covid-19, kali ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) hanya mengundang 100 orang saja saat Pelepasan Purnabakti PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung. "Kita secara simbolis memberikan SK (Surat Keputusan) pensiun, dana Taspen (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri), dan santunan dana jaminan kematian bagi PNS yang meninggal saat masih aktif bertugas. Selain itu, tadi juga ada pegawai baru yang diberi kartu Taspen," ungkap Bupati Bandung H. Dadang M. Naser di sela-sela acara yang digelar di Gedung Mohamad Toha Soreang, Senin (27/7/2020). Menurut bupati, SK hanyalah sebuah formalitasdan usia pensiun adalah suatu keniscayaan. Namun loyalitas dan pengabdian pada negara, tidak mengenal akhir kecuali ajal telah menjemput. "Jadi tidak ada alasan bagi para pensiunan, untuk tidak bisa berkarya. Manfaatkan usia pensiun, untuk terus mengabdi di tengah masyarakat," imbuh bupati. Pada kesempatan itu, Dadang Naser menyebutkan 5 kunci sukses dalam hidup. Yaitu jangan berhenti berpikir, berdzikir, berorganisasi, berkarya dan berolahraga. "Saya berpesan, jangan sampai di masa pensiun kita mengalami power syndrom atau stress. Sebagian konglomerat justru sukses di usia pensiun, contohnya Kolonel Sanders. Tetap aktif di lingkungan RT, RW, di lingkungan masjid, atau organisasi kemasyarakatan lainnya. Dengan bersilaturahmi, akan mengurangi risiko menderita pikun," pesan Dadang Naser. Tidak lupa, orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas pengabdian para PNS purna bakti. Sehingga Kabupaten Bandung dapat meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) empat kali berturut-turut, raihan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di atas rata-rata Jawa Barat dan nasional, dan ragam prestasi membanggakan lainnya. "Terima kasih atas pengabdian untuk kemajuan bangsa dan negara, serta dedikasi  dalam melayani rakyat dan menopang pembangunan di Kabupaten Bandung," pungkas Dadang Naser. Sementara itu Kepala BKPSDM Kabupaten Bandung H. Wawan A. Ridwan menyampaikan, untuk penerapan protokol kesehatan, selain hanya mengundang 100 PNS purna bakti pihaknya juga menyiapkan thermo gun dan hand sanitizer di pintu masuk. "Hari ini, para PNS purnabakti menerima surat keputusan (SK) pensiun, tabungan hari tua (THT) dan kartu taspen. Selain itu, kami menyerahkan santunan kematian bagi keluarga dari PNS yang meninggal dunia saat masih aktif bertugas," terang Kepala BKPSDM. Wawan menyebut, acara yang digagas pihaknya itu, bertujuan untuk memberikan apresiasi atas pengabdian PNS purna tugas, menjalin hubungan baik dan sinergis antara pemerintah dan PNS purna tugas, serta sebagi upaya meningkatkan pelayanan kepegawaian. "Di masa covid-19 ini, kami juga melakukan terobosan. Salah satunya pemberkasan untuk pencairan jaminan kematian, bagi PNS yang meninggal saat bertugas, bisa dilakukan melalui aplikasi WhatsApp," tutur Wawan. Dari 100 PNS purna bakti yang hadir, dua di antaranya adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Hj. Popi Hopipah dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dispakan) H. Dadang Hermawan. Pada kesempatan yang sama, Popi  Hopipah menyampaikan rasa terima kasih, atas kepercayaan yang diberikan kepada dirinya sebagai Kadisperindag hingga akhir masa tugasnya. “Terutama kepada Pak Bupati Dadang Naser, semoga di bawah kepemimpinannya, Kabupaten Bandung semakin maju, mandiri dan berdaya saing. Tak lupa juga kepada rekan-rekan yang masih bertugas, semoga diberikan kesehatan dan terus memberikan yang terbaik sampai akhir masa tugasnya, hatur nuhun,” ucap Popi. Sumber: Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sebanyak kurang lebih 1.125 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) B
Selengkapnya