SMARTCITY - Beranda

15 Okt 2020

3,575,982

Jumlah Penduduk
15 Okt 2020

1,208,074

Jumlah Data Keluarga
15 Okt 2020

2,494,971

Jumlah Wajib KTP-el
15 Okt 2020

1,163,862

Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun
15 Okt 2020

1,042,550

Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun

Statistik Pengunjung Puskesmas

27 Nov 2020

0

Jumlah Pengunjung PerHari
27 Nov 2020

0

Jumlah Pengunjung Per Bulan
27 Nov 2020

0

Jumlah Pengunjung Per Tahun

Pengumuman Terkini

2020-11-23 09:42:57 Pemkab Bandung Tingkatkan Kapasitas Layanan Kesehatan
    Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung terus menambah fasilitas di rumah sakit. Setelah Bupati Bandung H. Dadang M. Naser meresmikan Gedung Alamanda di RSUD Majalaya, kini tengah dibangun gedung rawat inap di RSUD Cicalengka. "Ini sebagai salah satu bentuk komitmen kami untuk terus meningkatkan fasilitas kesehatan berbasis gedung. Kapasitas pelayanan di RSUD terus kami tingkatkan. Saya melihat pembangunan di RSUD Cicalengka ini, menggunakan sistem c...........

Media Promosi

News Update

Beach
Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung terus menambah fasilitas di rumah sakit. Setelah Bupati Bandung H. Dadang M. Naser meresmikan Gedung Alamanda di RSUD Majalaya, kini tengah dibangun gedung rawat inap di RSUD Cicalengka. "Ini sebagai salah satu bentuk komitmen kami untuk terus meningkatkan fasilitas kesehatan berbasis gedung. Kapasitas pelayanan di RSUD terus kami tingkatkan. Saya melihat pembangunan di RSUD Cicalengka ini, menggunakan sistem cepat 24 jam kerja. Melihat pola kerja seperti ini, saya optimis Desember bisa selesai 100%, mudah-mudahan," ungkap Bupati Dadang Naser saat meninjau progres pembangunan gedung rawat inap RSUD Cicalengka, Kamis (19/11/2020). Pembangunan gedung rawat inap kelas III dengan tiga lantai tersebut, menggunakan anggaran bantuan Provinsi Jawa Barat dengan total biaya sekitar Rp. 17,2 miliar. Dadang Naser mengimbau, agar gedung baru itu nantinya diberi nama yang bagus. "Kalau RSUD Soreang itu nanti akan dilombakan penamaannya, jadi silakan untuk gedung ini kasih nama yang bagus. Di Majalaya kemarin kan Alamanda, ini nanti dipikirkan. Misalnya Gedung Dewi Sartika, mengingat pahlawan wanita itu berasal dari Cicalengka, atau silakan bisa dari Bahasa Sunda atau Bahasa Arab, yang penting artinya baik," ucap Dadang Naser. 1.919 Warga Cikancung Dapatkan Sertifikat Tanah Sebelumnya pada hari yang sama, bupati bersama Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bandung Hadiat Sondara, membagikan sertifikat tanah kepada warga Kecamatan Cikancung. Penyerahan sertifikat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) itu, dilakukan secara simbolis di GOR Oniba Cikancung. Bupati mengapresiasi kinerja Kantor ATR/BPN Kabupaten Bandung, yang telah menyelesaikan 100% dari target sebanyak 22.100 sertifikat dalam program PTSL 2020. "Kami sangat mengapresiasi Kantor ATR/BPN, sehingga warga kami memiliki ketetapan hukum terhadap kepemilikan tanah," ucap bupati. Ia pun mengimbau kepada seluruh masyarakat, untuk menjaga legalitas atas harta tidak bergerak tersebut. "Pertahankan jangan sampai dijual, dan juga jangan langsung diagunkan ke perbankan tanpa memiliki kepastian bidang usaha. Terlebih di masa pandemi covid-19 ini, lebih baik tingkatkan inovasi dan kreativitas usaha," imbuh Dadang Naser. Sementara Hadiat Sondara mengatakan, pada kesempatan itu sebanyak 1.919 sertifikat tanah dibagikan kepada 1.169 warga Desa Hegarmanah dan 750 warga Desa Mekarlaksana, dan secara simbolis dibagikan kepada 100 orang warga. Dalam program PTSL tahun ini, pihaknya menargetkan sebanyak 45.000 sertifikat. Namun karena adanya situasi pandemi covid-19, terkena refocusing menjadi 22.100 buah. "Berkat dukungan pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa, bulan November ini program PTSL 2020 di 11 desa dan 3 kecamatan, telah mencapai 100% dari target. Untuk tahun 2021 mendatang, kami menargetkan sebanyak 92 ribu peta bidang tanah dan 110 ribu sertifikat di 4 kecamatan, yaitu Ibun, Pacet, Paseh dan Cikancung," ungkap Hadiat Sondara. Pada kesempatan bulan bakti Kementerian ATR/BPN RI beberapa waktu lalu, tutur Hadiat, Presiden RI Joko Widodo telah membagikan sebanyak 1 juta sertifikat tanah untuk masyarakat di 31 Provinsi dan 201 kabupaten/kota. "Di Kabupaten Bandung sendiri, dibagikan kepada sebanyak 5.000 warga," pungkas Hadiat Sondara. Sumber: Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung terus menambah fasilit
Selengkapnya
Beach
Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 9 Desember mendatang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung gencar menggalakkan perekaman e-KTP. Hal itu dilakukan, untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pesta demokrasi tersebut, terutama para pemilih pemula. "Kami berharap warga Kabupaten Bandung yang belum melakukan perekaman KTP, agar mendatangi tempat perekaman di Kantor Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) atau kantor kecamatan setempat. Selain itu warga diharapkan bisa memanfaatkan dengan baik, ketika ada petugas jemput bola ke lapangan melalui program yandu (pelayanan terpadu)," ujar Kepala Disdukcapil Kabupaten Bandung H. Salimin di Soreang, Jumat (20/11/2020). Persentase warga yang belum melakukan perekaman, tutur Kadisdukcapil, hanya tinggal 0,4% dari wajib e-KTP, atau kurang lebih sekitar 40.000 warga. Untuk itu, ia mengimbau agar warga segera melakukan perekaman di kecamatan masing-masing, untuk menghindari penumpukan massa di Kantor Disdukcapil, sehubungan dengan situasi pandemi covid-19. Sementara untuk pencetakan, terangnya, stok blanko e-KTP masih memadai dalam memenuhi permintaan pelayanan hingga akhir November ini. "Di Kantor Disdukcapil kami membatasi pelayanan untuk menghindari penumpukan orang, kalau di kecamatan tidak terlalu berdesakan, jadi warga tidak perlu khawatir. Kemudian, saat blanko di kecamatan kurang dari 100 keping, petugas kecamatan akan mengambil stok lagi di Soreang. Insyaa Allah untuk blanko e-KTP cukup hingga akhir November ini. Kalaupun stok habis, kami akan mengajukan ke pusat, dan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) akan mengirimkan lagi," Kadisdukcapil menerangkan. Ia membeberkan, dalam prosesnya perekaman e-KTP tidak bisa langsung cetak. Hal itu dikarenakan data perekaman harus ditunggalkan oleh pusat. "Istilahnya ditunggalkan dulu oleh pusat di Jakarta. Apakah warga ini pernah direkam atau belum, apakah dia pindahan dari kabupaten kota lain atau bukan. Ketika yang bersangkutan sudah bersih, tidak ada lagi ganda data, baru dinyatakan siap cetak atau PRR (Print Ready Record). Jadi memang harus menunggu," beber Salimin. Saat ini, kecepatan pencetakan e-KTP di daerah, bergantung pada proses pemilahan data di pusat. Pihaknya harus adu cepat dengan daerah lain, untuk memasukkan data perekaman. "Setelah warga direkam, kami kirim data ke Jakarta, dan itu tidak bisa langsung PRR. Kenapa? Karena ada 514 kabupaten kota menuju titik yang sama, itu yang membuat prosesnya cukup lama. Kita tidak bisa memaksa percepatan proses, karena databasenya ada di pusat," imbuh Salimin. Selain e-KTP, tambah dia, jajarannya saat ini juga tengah melayani pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA), akta kelahiran dan Kartu Keluarga. Meski demikian, keterbatasan alat pencetak (printer) masih menjadi kendala di lapangan. "Untuk blanko KIA tahun 2020, kami masih menyediakan sekitar 219.000 keping jadi sangat mencukupi untuk pelayanan. Namun proses pencetakannya cukup lama, karena kami memprioritaskan keterbatasan printer untuk fokus mencetak e-KTP," tambah Salimin. Lebih jauh ia menjelaskan, untuk pencetakan akta kelahiran dan KK, warga bisa memanfaatkan pelayanan secara daring (online). Pemohon yang sudah memiliki android, bisa mendaftar melalui aplikasi Whatsapp. "Warga dapat mengirimkan data yang diperlukan disertai alamat e-mail. Setelah akta dan KK selesai, akan kami kirimkan hasilnya dalam format pdf melalui e-mail. Nanti warga bisa mencetak sendiri, dengan persyaratan menggunakan kertas HVS ukuran A4 dengan berat 80 gram, itu ketentuan dari pusat," pungkas Salimin. Sumber: Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 9 Desember mendatang, Pemerintah Kabupaten (P
Selengkapnya
Beach
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung terus berupaya meningkatkan kompetensi dan skill para anggota perlindungan masyarakat (linmas), baik linmas desa periode siap maupun linmas siaga di tingkat kecamatan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bandung H. Kawaludin menyebutkan, dengan jumlah 270 desa dan 10 kelurahan, saat ini linmas desa periode siap terdiri dari 5.600 personil, atau 20 anggota di tiap desa dan kelurahan. Sedangkan linmas siaga di 31 kecamatan berjumlah 155 personil, atau 5 anggota di tiap kecamatan. "Kompetensi dan skill para anggota linmas terus kami tingkatkan. Di antaranya melalui pelatihan kebencanaan, deteksi dini, pemadam kebakaran, bela negara, siskamswakarsa (sistem keamanan swakarsa), pelatihan dapur umum dan pelatihan lainnya. Tentu ini sangat dibutuhkan untuk menunjang tugas utama anggota, dalam menjaga kamtibmas di wilayahnya masing-masing," urai Kasatpol di Soreang, Sabtu (21/11/20). Sementara dari aspek kesejahteraan walaupun belum maksimal, tambah Kawaludin, pihaknya terus meningkatkan insentif anggota linmas. "Insentif ini sudah mengalami beberapa kali peningkatan, mulai 40.000 per bulan, naik menjadi 60.000 dan tahun ini kembali meningkat menjadi 100.000 per bulan. Tentunya ke depan akan terus kami tingkatkan, sesuai dengan kekuatan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)," terang Kawaludin. Di samping itu, pihaknya juga tengah mendorong penyusunan regulasi untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota linmas. "Adanya kebijakan Pak Bupati yang terus meningkatkan ADPD (Alokasi Dana Perimbangan Desa), kami pun berupaya untuk mendorong melalui regulasi, agar linmas desa dapat diberikan insentif dari ADPD," tuturnya. Untuk memotivasi kinerja para anggota linmas, tambah dia, pihaknya juga memberikan apresiasi atau reward bagi personil yang telah menunjukkan performa yang baik. "Tentu reward ini kami berikan, agar mereka semakin termotivasi untuk berkinerja maksimal, dan dapat menjadi inspirasi bagi anggota linmas lainnya," tambahnya. Dalam menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020, pihaknya telah mencanangkan gerakan 'Siskamling Masif, Kabupaten Bandung Kondusif'. "Gerakan ini merupakan upaya Pemkab Bandung, dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman tertib dan kondusif, pada pesta demokrasi di tengah pandemi covid-19. Ini sebagai salah satu bentuk dukungan kami, demi terwujudnya Pilkada Damai dan Sehat," pungkas Kawaludin. Sumber: Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung terus berupaya meningkatkan kompetensi dan skill para anggota
Selengkapnya
Beach
Meskipun dilaksanakan di tengah pandemi covid-19, perhelatan pesta demokrasi harus tetap kondusif. Hal tersebut diungkapkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Bandung Kawaludin di sela-sela kegiatan Ngawangkong Bari Ngopi di Halaman Gedung Capetang Soreang, Jumat (20/11/2020). Kawaludin mengungkapkan, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak maupun penegakkan protokol kesehatan (protkes) pencegahan covid-19. “Kurang lebih 15 hari lagi tahapan kampanye akan selesai dan sekitar tiga minggu lagi masyarakat Kabupaten Bandung akan menggunakan hak suaranya untuk memilih kepala daerah lima tahun ke depan. Meskipun dilaksanakan di tengah wabah, dengan koordinasi yang terjalin antara pemerintah daerah dan forkopimda, insya Allah pelaksanaan pilkada dapat berjalan dengan kondusif,” ungkapnya. Sementara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada nanti, pihaknya bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung, melakukan desiminasi secara masif hingga tingkat Rukun Warga (RW). “Dalam Pileg (pemilihan legislatif) 2019 lalu, angka partisipasi masyarakat Kabupaten Bandung mencapai 63 persen. Dengan sinergitas antara Desk Pilkada, KPU dan Bawaslu, tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada yang dilaksanakan Rabu 9 Desember 2020, bisa mencapai 77.5 persen,” jelas Kawaludin. Sedangkan terkait meningkatnya zona risiko covid-19 di Kabupaten Bandung dari level sedang (orange) ke level tinggi (merah), pihaknya akan terus mengedukasi hingga melakukan penegakkan disiplin dalam penerapan protkes kepada masyarakat. “Bersama 6 kabupaten/kota lainnya di Jabar, Kabupaten Bandung masuk kedalam level zona merah. Naiknya level risiko dikarenakan munculnya klaster baru di pondok pesantren dan sebagian industri. Tentu kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Bagaimana dua minggu kedepan Kabupaten Bandung harus turun kembali, minimal di zona kuning,” papar kasatpol PP. Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung Wawan A Ridwan menuturkan, pihaknya telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Pencegahan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal tersebut sesuai Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor: 800/Kep.554-BKPSDM/2020. “Awal November kemarin, kami mendapatkan instuksi dari lima lembaga yakni Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), BKN (Badan Kepegawaian Nasional), Bawaslu RI dan KASN (Komisi ASN) untuk membentuk satgas pengawasan pencegahan pelanggaran netralitas ASN,” ucap Wawan. Kepala BKPSDM menjelaskan, satgas tersebut bertugas untuk melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran netralitas ASN. Di Kabupaten Bandung sendiri, lanjutnya, masih ada ASN yang melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, pihaknya bersama satgas akan terus menyosialisasikan netralitas. “Berdasarkan hasil evaluasi Bawaslu, ada beberapa temuan yang menjadi catatan pelanggaran netralitas pada ASN Kabupaten Bandung, salah satunya dalam menggunakan media sosial. Adanya kasus ini mungkin karena ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman ASN, jadi kami bersama satgas akan terus mensosialisasikan hal ini,” pungkas Wawan. Sumber : Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Meskipun dilaksanakan di tengah pandemi covid-19, perhelatan pesta demokrasi harus tetap kondusif. H
Selengkapnya