SMARTCITY - Beranda

15 Jan 2020

3,553,670

Jumlah Penduduk
15 Jan 2020

1,185,387

Jumlah Data Keluarga
16 Jan 2020

2,447,397

Jumlah Wajib KTP-el
16 Jan 2020

1,208,490

Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun

1,084,568

Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun

Statistik Pengunjung Puskesmas

3 Apr 2020

0

Jumlah Pengunjung PerHari
3 Apr 2020

0

Jumlah Pengunjung Per Bulan
3 Apr 2020

609.521

Jumlah Pengunjung Per Tahun

Pengumuman Terkini

2020-04-01 10:15:14 Pemkab Bandung Tempuh Realokasi Anggaran Tangani Corona
    Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah dalam penanganan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), tak terkecuali di Kabupaten Bandung. Bupati Bandung H. Dadang M. Naser, SH, S.Ip., M.Ip secara resmi menginstrusikan Perangkat Daerah (PD) untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan infrastruktur yang bisa ditunda, kecuali sektor kesehatan dan pendidikan. Realokasi anggaran ditempuh pemerintah karena penanganan Covid-19 yang cukup panjang dan membutuhkan dana besar. Bupati Bandung secara...........

Media Promosi

News Update

Beach
Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah dalam penanganan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), tak terkecuali di Kabupaten Bandung. Bupati Bandung H. Dadang M. Naser, SH, S.Ip., M.Ip secara resmi menginstrusikan Perangkat Daerah (PD) untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan infrastruktur yang bisa ditunda, kecuali sektor kesehatan dan pendidikan. Realokasi anggaran ditempuh pemerintah karena penanganan Covid-19 yang cukup panjang dan membutuhkan dana besar. Bupati Bandung secara langsung menugaskan sekretaris daerah beserta jajaran Aparat Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bandung, agar segera melakukan realokasi anggaran  pada masa darurat bencana. “Butuh dana besar untuk penanganan Covid-19, realokasi anggaran didorong di semua perangkat daerah. Inventarisir segala potensi dari pos anggaran program atau kegiatan secepat mungkin, termasuk anggaran pengamanan Pilkada,” ungkap bupati saat melakukan video conference dengan jajaran perangkat daerah Kabupaten Bandung di Bale Riung, Soreang, Selasa (31/3/2020). Lebih lanjut bupati mengingatkan dana realokasi harus menyentuh langsung masyarakat untuk membantu menjaga daya beli. Dalam masa penanganan Covid-19 ini, beberapa pos anggaran yang dinilai belum dibutuhkan agar segera dialihkan ke pos Bantuan Tidak Terduga (BTT). “Persiapan sembako untuk rakyat yang terdampak sosial ekonomi harus segera dilakukan. Semua PD dan kecamatan saya minta untuk bergerak cepat, gandeng juga CSR (Corporate Social Responsibility) agar bisa berkontribusi,” ucapnya. Bupati pum berharap dalam teknis penanganan, semua fokus dulu pada pemenuhan kebutuhan rakyat. "Pastikan ketersediaan pangan dan alat-alat kesehatan memadai untuk 6 bulan ke depan, juga kebutuhan lainnya, sementara realokasi anggaran terus berlangsung, jangan sampai terhambat,” harap bupati. Menyikapi intruksi bupati,  Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Drs. Teddy Kusdiana.,M.S langsung menekankan PD agar bisa merealokasi anggaran ke sektor kesehatan. “Jangan sampai ada duplikasi anggaran dan data penerima bantuan harus benar-benar valid agar tidak salah sasaran. PD harus mengalokasikan jenis-jenis kebutuhan dengan ragam jenis berbeda. Melalui koordinasi,” imbuhnya. Senada dengan bupati, sekda juga menekankan agar PD menggeser semua potensi untuk mengintervensi penanganan penyebaran Covid-19. “Ketika sudah ada SK (Surat Keputusan) bupati nanti, semua potensi yang sekiranya tidak bisa diserap dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), agar direalokasikan dulu, dan disesuaikan dengan tupoksi masing-masing,“ pesan Teddy. Kepada seluruh kepala PD lanjutnya, daftar kebutuhan bantuan penanganan Covid-19 sesuai surat dari Kementerian Dalam Negeri diantaranya kebutuhan alat-alat kesehatan yang terdiri dari barang pelindung diri warga sebanyak 10 item, pelindung komunitas masyarakat 9 item, alat pelindung petugas medis 5 item, sarana dan peralatan medis lainnya sebanyak 9 item dan perlengkapan paska wafat 2 jenis. “Kemudian kebutuhan sembako untuk ketahan pangan daerah seperti sembako 9 item, BBM 4 item dan jaringan komunikasi,”paparnya. Sumber : Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan   Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah dalam penanganan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-1
Selengkapnya
Beach
Upaya percepatan penanganan wabah penyakit akibat virus corona di Kabupaten Bandung terus dilakukan. Melalui rapat koordinasi yang secara langsung dipimpin oleh Bupati Bandung H. Dadang M. Naser mengemuka pembentukan struktur gugus tugas yang baru. Pembentukan itu mengacu pada Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 440/2622/SJ Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Daerah. Dengan adanya struktur baru tersebut, maka SK Bupati Bandung Nomor 443.1/kep.236-Dinkes/2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bandung Tanggal 18 Maret 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Bupati Bandung selaku Ketua Gugus Tugas dalam struktur baru itu mengatakan, kini Indonesia tengah menghadapi darurat bencana. Dengan terbitnya SE Mendagri, ia berharap ada kesamaan sikap terkait teknis tugas pokok gugus tugas, pergeseran anggaran dan edukasi serta sosialisasi covid-19 berjenjang hingga ke tingkat RT RW. “Kita sabilulungan berjihad melawan corona. Pakai masker, jaga jarak, penyemprotan disinfektan, membersihkan rumah, membuka jendela supaya udara yang terbakar matahari masuk ke rumah, bersirkulasi, tidak kedap dan tidak lembab,” ucap Bupati Dadang Naser dalam kegiatan Rapat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Halaman Rumah Jabatannya di Soreang, Selasa (31/3/2020). Hal-hal teknis semacam itu tutur bupati, harus terus disampaikan, disosialisasikan dan diedukasikan kepada masyarakat. “Jika ada rumah kumuh, itu harus segera dibantu, minimal ada jendelanya, jambanisasi ada cahayanya tidak, itu langkah-langkahnya sampai ke sana,” tutur bupati. Dalam rapat itu hadir selaku Wakil Ketua Gugus Tugas, antara lain Wakil Bupati Bandung H. Gun Gun Gunawan, Ketua DPRD Kabupaten Bandung H. Sugianto, Kapolresta Bandung Kombes Pol Hendra Kurniawan, Dandim 0624 Kabupaten Bandung Letkol Inf Donny Ismuali Bainuri, Danlanud Sulaiman Kolonel Pnb Muhammad Nurdin, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Paryono, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung H. Teddy Kusdiana. Selain itu sejumlah kepala Perangkat Daerah (PD), kepala bagian dan camat sebagai sekretariat dan anggota gugus tugas juga turut hadir. Terkait pelaksanaan karantina wilayah parsial, yang terungkap dalam rakor bersama gubernur sehari sebelumnya, Dadang Naser mengatakan pemetaannya harus benar-benar terbaca di setiap kecamatan. “Lakukan pendataan pada warga yang mudik ke Kabupaten Bandung, terutama dari daerah yang terjangkit itu harus dipantau dan statusnya menjadi ODP (Orang Dalam Pemantauan). Dan mereka harus melakukan isolasi mandiri selama 7 hingga 14 hari. Ini istilah-istilah yang juga harus terus disosialisasikan, agar tidak terjadi kepanikan di tengah masyarakat,” kata Dadang Naser. Dadang mengatakan, ia pernah menyatakan diri sebagai ODP, dan setelah diperiksa diketahui hasilnya negatif. Ia dinyatakan ODP, karena pernah sama-sama hadir pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) bersama pejabat yang saat ini dinyatakan positif. “Alhamdulillah hasilnya negatif. Nah, ini dalam rangka edukasi juga, kita jelaskan kepada masyarakat apa yang dimaksud ODP. Termasuk orang yang datang dari luar negeri, atau berasal dari daerah terjangkit,” beber Dadang. Pria yang akrab disapa Kang DN itu juga mengimbau, agar jangan sampai ada rasa ketakutan yang berlebihan di masyarakat. “Hadapi dengan serius tapi tenang, tidak panik, itu yang harus kita lakukan. Informasi ada yang meninggal jangan langsung panik lalu tidak diterima di pemakaman,” imbau Kang DN. Terkait pendistribusian bantuan tunai dan pangan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar), Kang DN menginstruksikan setiap kecamatan, untuk memetakan sebaran orang miskin baru (misbar) di wilayahnya agar bantuan itu tepat sasaran. “Data misbar petakan. Misal binaan Dishub, berapa supir angkot yang kehilangan penghasilan, sampaikan datanya ke kecamatan. Disdik, berapa pedagang yang berhenti jualan di kawasan sekolah, itu datanya juga disampaikan ke kecamatan dan desa. Jangan campuradukkan dengan data kemiskinan yang ada di Dinsos,” pungkas Kang DN. Sumber: Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan   Upaya percepatan penanganan wabah penyakit akibat virus corona di Kabupaten Bandung terus dilakukan.
Selengkapnya
Beach
Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah dalam penanganan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), tak terkecuali di Kabupaten Bandung. Bupati Bandung H. Dadang M. Naser, SH, S.Ip., M.Ip secara resmi menginstrusikan Perangkat Daerah (PD) untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan infrastruktur yang bisa ditunda, kecuali sektor kesehatan dan pendidikan. Realokasi anggaran ditempuh pemerintah karena penanganan Covid-19 yang cukup panjang dan membutuhkan dana besar. Bupati Bandung secara langsung menugaskan sekretaris daerah beserta jajaran Aparat Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bandung, agar segera melakukan realokasi anggaran  pada masa darurat bencana. “Butuh dana besar untuk penanganan Covid-19, realokasi anggaran didorong di semua perangkat daerah. Inventarisir segala potensi dari pos anggaran program atau kegiatan secepat mungkin, termasuk anggaran pengamanan Pilkada,” ungkap bupati saat melakukan video conference di Bale Riung, Soreang, Selasa (31/3/2020). Lebih lanjut bupati mengingatkan dana realokasi harus menyentuh langsung masyarakat untuk membantu menjaga daya beli. Dalam masa penanganan Covid-19 ini, beberapa pos anggaran yang dinilai belum dibutuhkan agar segera dialihkan ke pos Bantuan Tidak Terduga (BTT). “Persiapan sembako untuk rakyat yang terdampak sosial ekonomi harus segera dilakukan. Semua PD dan kecamatan saya minta untuk bergerak cepat, gandeng juga CSR (Corporate Social Responsibility) agar bisa berkontribusi,” ucapnya. Bupati pum berharap dalam teknis penanganan, semua fokus dulu pada pemenuhan kebutuhan rakyat. "Pastikan ketersediaan pangan dan alat-alat kesehatan memadai untuk 6 bulan ke depan, juga kebutuhan lainnya, sementara realokasi anggaran terus berlangsung, jangan sampai terhambat,” harap bupati. Menyikapi intruksi bupati,  Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Drs. Teddy Kusdiana.,M.S langsung menekankan PD agar bisa merealokasi anggaran ke sektor kesehatan. “Jangan sampai ada duplikasi anggaran dan data penerima bantuan harus benar-benar valid agar tidak salah sasaran. PD harus mengalokasikan jenis-jenis kebutuhan dengan ragam jenis berbeda. Melalui koordinasi,” imbuhnya. Senada dengan bupati, sekda juga menekankan agar PD menggeser semua potensi untuk mengintervensi penanganan penyebaran Covid-19. “Ketika sudah ada SK (Surat Keputusan) bupati nanti, semua potensi yang sekiranya tidak bisa diserap dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), agar direalokasikan dulu, dan disesuaikan dengan tupoksi masing-masing,“ pesan Teddy. Kepada seluruh kepala PD lanjutnya, daftar kebutuhan bantuan penanganan Covid-19 sesuai surat dari Kementerian Dalam Negeri diantaranya kebutuhan alat-alat kesehatan yang terdiri dari barang pelindung diri warga sebanyak 10 item, pelindung komunitas masyarakat 9 item, alat pelindung petugas medis 5 item, sarana dan peralatan medis lainnya sebanyak 9 item dan perlengkapan paska wafat 2 jenis. “Kemudian kebutuhan sembako untuk ketahan pangan daerah seperti sembako 9 item, BBM 4 item dan jaringan komunikasi,”paparnya. Sumber : Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah dalam penanganan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-1
Selengkapnya
Beach
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) kembali melakukan rapat koordinasi percepatan penanganan dan pencegahan penyebaran penyakit akibat virus corona (covid-19), melalui video conference dengan pemerintah daerah kabupaten kota di Jabar.   Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bandung H. Dadang M. Naser melaporkan terkait pelaksanaan Rapid Test Covid-19 di Kabupaten Bandung, yang dilaksanakan melalui 3 mekanisme. Kabupaten Bandung, lapornya, sudah melaksanakan Rapid Test dengan mekanisme drive thru di Si Jalak Harupat (SJH), door to door oleh puskesmas, dan pelaksanaan tes di rumah sakit.    “Rapid test dilakukan kepada sebanyak 556 orang. Sebanyak 200 peserta yang melakukan tes melalui mekanisme drive thru, hasilnya 198 negatif dan 2 invalid. Sementara sisanya dilakukan melalui door to door oleh jajaran puskesmas, dan pelaksanaan tes di rumah sakit,” urai Bupati Dadang Naser dalam kegiatan yang berlangsung di Bale Riung Soreang, Senin (30/3/2020).   Bupati juga melaporkan, bahwa di Kabupaten Bandung terdapat 583 Orang Dalam Pemantauan (ODP). Dari jumlah 583 ODP itu, sebanyak 451 orang dalam proses pemantauan. 132 orang atau sekitar 22,64% telah selesai pemantauan.   “Terdapat sebanyak 32 PDP (Pasien Dalam Pengawasan). Tercatat 3 positif, 14 negatif dan 15 masih dalam pengawasan. Dari 3 orang yang positif covid-19, 1 orang dinyatakan sembuh dan 2 lainnya meninggal.” lanjut bupati.   Kegiatan antisipasi, terus dilakukan pihaknya bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bandung dan relawan. Yaitu dengan melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala hingga ke tingkat pedesaan. “Kami melakukan kegiatan penyemprotan secara terkoordinir melalui Perangkat Daerah, dan ada juga kesediaan warga untuk melakukan disinfeksi mandiri,” tutur Dadang Naser.   Bersama dengan Forkopimda pula, Dadang Naser mengatakan, pihaknya tengah mempersiapkan 13 titik check point bagi warga yang akan pulang ke Kabupaten Bandung.    “Orang yang mudik ke kita, bila datang dari daerah terjangkit covid-19, otomatis kita lakukan pemantauan. Dengan pengawasan dan isolasi mandiri selama 14 hari. Di samping RSUD Majalaya dan Cicalengka, kami juga tengah mempersiapkan ruang isolasi tambahan sebanyak 20 bed, yaitu di Gedung Balai Latihan Kerja (BLK),” ucap Dadang.   Sementara itu dalam video conference tersebut, Gubernur Jabar Ridwan Kamil memberikan beberapa arahan kepada seluruh kepala daerah. Antara lain untuk merekrut relawan dalam membantu mengkampanyekan physical distancing dan memverifikasi warga miskin baru.   “Provinsi akan memberikan bantuan secesar Rp. 500 ribu, di mana 1/3 dalam bentuk tunai dan 2/3 dalam bentuk bantuan pangan. Jadi mohon rekrut relawan untuk membantu memverifikasi warga miskin baru, yang terdampak dari mewabahnya covid-19,” imbuh Gubernur Jabar.   Ia juga menyampaikan, pemerintah pusat tidak memperbolehkan daerah melakukan lockdown. Namun mengizinkan pola karantina wilayah parsial. “Menutup kompleks perumahan, RT, RW, desa, atau paling luas menutup kecamatan itu diizinkan. Tapi tidak boleh menutup Kabupaten kota, dan pastikan bagi yang melakukan penutupan, agar urusan kesehatan dan pangan tetap bergerak,” imbaunya.   Selanjutnya Ridwan Kamil mengarahkan para kepala daerah, untuk melakukan pembentukan RW atau desa siaga covid-19. Di mana salah satu tugas dalam kesiagaan tersebut, adalah melaporkan ketika ada tamu yang datang dari wilayah zona merah.   “Segera laporkan kepada pihak kepolisian atau aparat setempat. Wajibkan mereka yang datang untuk melakukan karantina mandiri,” tegasnya.       Sumber: Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) kembali melakukan rapat koordinasi percepatan penan
Selengkapnya